BERITA POLRI INVESTIGASI|Jakarta – Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menegaskan pentingnya pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar diprioritaskan bagi kegiatan peningkatan keselamatan lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi internal pada Senin (13/10/2025). Irjen Pol Agus menekankan bahwa petugas di lapangan tidak seharusnya menjadi pihak yang disalahkan dalam urusan penitipan denda tilang tanpa adanya solusi yang jelas.
“Kemarin secara revolusioner saya juga menyarankan agar semua petugas SAMSAT dan petugas SIM disiapkan apresiasi dari PNBP. Jangan sampai petugas disalahkan saja, jangan hanya mau nitip tetapi tidak ada solusi. Syukur-syukur nanti itu bisa dirumuskan,” ujar Jenderal bintang dua tersebut.
Ia menambahkan bahwa Korlantas Polri harus mendapat prioritas utama dalam pemanfaatan PNBP, terutama untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan keselamatan pengguna jalan.
“Lebih baik PNBP yang mengendalikan Korlantas. Jadi prioritas, saya minta apa harus dikasih nanti dikawal Kabagrenmin. Saya sudah paparkan ke Wakapolri, Pak Sambodo. Contohnya, ketika kita bicara Over Dimensi menuju zero overdimensi tahun 2027, saya buat kendaraan Jatanlin malah dicoret. Tahun 2027 harus zero, jadi saya harus punya alat pendekatan hukum itu namanya kendaraan Jatanlin, jangan dicoret,” tegas Irjen Pol Agus.
Lebih lanjut, Kakorlantas Polri juga memaparkan target besar tahun 2027, yakni pemasangan 5.000 kamera ETLE untuk memperkuat penegakan hukum di jalan serta pengembangan Indonesia Safety Driving Center (ISDC) menjadi yang terbaik di Asia Tenggara.
“Saya bermimpi 2027 itu ada 5.000 kamera. Kalau tidak, nanti kita terobos langsung. Jadi Kabagrenmin tolong perhatikan bidang Gakkum dan Kamsel. Contohnya, kebijakan mengembangkan ISDC harus diberi jalan sebanyak-banyaknya. Nanti ISDC bisa jadi terbaik di Asia Tenggara,” tutup Irjen Pol Agus Suryonugroho.
