BERITA POLRI INVESTIGASI|JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat upaya membantu mengatasi persoalan pengangguran melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Program ini diarahkan untuk memperluas akses lapangan pekerjaan, terutama bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, serta kalangan usia muda yang belum memperoleh pekerjaan.
Melalui program tersebut, Polri membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, hingga perusahaan untuk mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri.
Program yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ini dilaksanakan melalui Korbinmas Baharkam Polri dengan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas sebagai penghubung antara masyarakat dan dunia usaha.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Rudy Safirudin, menegaskan bahwa keterlibatan Polri bukan untuk mengambil alih tugas instansi ketenagakerjaan, melainkan memperkuat sinergi agar masyarakat memperoleh akses pekerjaan yang lebih mudah.
“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujar Rudy, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rudy, persoalan pengangguran tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Terlebih, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai sekitar 7,3 juta orang, sementara sekitar 12,8 juta lainnya masuk kategori setengah pengangguran.
Kondisi tersebut mendorong POLIRAN untuk tidak hanya mengandalkan kegiatan bursa kerja atau job fair, tetapi juga melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas bertugas mendata warga yang belum bekerja, mengidentifikasi keterampilan dan latar belakang kemampuan mereka, serta memetakan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing.
Bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, Polri akan menghubungkan mereka dengan BLK maupun lembaga pelatihan kerja agar mendapatkan pembekalan sebelum memasuki dunia kerja.
Polri juga berupaya membantu kelancaran administrasi pendukung bagi pencari kerja, termasuk pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” jelas Rudy.
Prioritaskan Kelompok Rentan
POLIRAN turut memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Kedua kelompok tersebut dinilai membutuhkan perhatian lebih dalam memperoleh kesempatan kerja yang layak.
Dalam pelaksanaan job fair, Polri mendorong adanya akses khusus bagi penyandang disabilitas sekaligus mengajak perusahaan menerapkan pola rekrutmen yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan calon pekerja.
Selain itu, pelaksanaan POLIRAN disesuaikan dengan karakteristik serta potensi ekonomi setiap daerah agar program pemberdayaan tenaga kerja lebih efektif.
Di Jawa Barat, program diarahkan pada perluasan penyerapan tenaga kerja. Di Jawa Tengah, pemberdayaan masyarakat juga dikaitkan dengan upaya mencegah kerawanan sosial. Sementara di Jawa Timur, program dikembangkan melalui sektor ketahanan pangan.
Adapun di Bali, POLIRAN menyasar peluang kerja pada sektor pariwisata. Sedangkan di Batam dan Kepulauan Riau, program diarahkan pada sektor maritim dan kawasan industri.
“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” ungkap Rudy.
Cegah Percaloan, Penempatan Kerja Dievaluasi
Untuk menjaga kredibilitas program, Polri juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan POLIRAN guna mencegah praktik percaloan, pungutan liar, maupun penyalahgunaan informasi lowongan pekerjaan.
Rudy menegaskan, masyarakat pencari kerja harus mendapatkan perlindungan agar tidak menjadi korban pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Ia menambahkan, keberhasilan POLIRAN tidak semata-mata diukur dari banyaknya peserta yang mengikuti job fair atau jumlah lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Indikator terpenting adalah jumlah pencari kerja yang benar-benar berhasil ditempatkan dan memperoleh pekerjaan.
Karena itu, data pencari kerja, proses penempatan, hingga perkembangan hasil program akan dipantau melalui sistem pendataan dan dievaluasi secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.
“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegasnya.
Melalui POLIRAN, Polri berharap kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha dapat semakin memperluas kesempatan kerja, sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat dan mengurangi dampak sosial akibat pengangguran. (Nr)




